Markbiss, 13 September 2025 — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di sejumlah SPBU milik badan usaha swasta seperti BP-AKR dan Shell memicu respons cepat dari pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong perusahaan swasta untuk membeli BBM langsung dari PT Pertamina (Persero), sebagai solusi distribusi terpadu. Namun, respons BP-AKR menunjukkan kehati-hatian: opsi ini masih dalam tahap evaluasi teknis.
Ketegangan pasokan ini mulai terasa sejak awal September 2025, terutama di wilayah Jabodetabek dan Pulau Jawa. Stok BBM jenis Pertamax, Dexlite, dan Pertamax Turbo di SPBU swasta sering kali habis menjelang siang, meski pompa tetap beroperasi. Pemerintah menyatakan, tidak ada kelangkaan nasional — hanya ketidaksesuaian antara permintaan mendadak dan sistem distribusi.
“Kami tidak mengalami kekurangan total BBM. Masalahnya adalah logistics mismatch. Permintaan dari SPBU swasta melonjak setelah pencabutan subsidi Pertalite, tapi mekanisme pengadaannya belum tersinkronisasi,” ujar Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman saat ditemui di Kantor ESDM, Selasa (9/9).
Untuk menyelesaikan masalah ini, ESDM menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Badan Usaha Penyalur BBM. Hasilnya: semua operator swasta diminta mengirimkan data spesifik kebutuhan BBM — jenis, volume, dan spesifikasi teknis — kepada Pertamina. “Kami arahkan mereka untuk sinkronisasi volume dengan Pertamina. Semua produk yang dibutuhkan sudah tersedia di kilang,” tegas Laode.
Pertamina menegaskan kesiapannya. Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri memastikan stok nasional mencukupi hingga akhir tahun. “Kuota impor telah diberikan sesuai kebutuhan. Tidak ada monopoli. Ini soal efisiensi, bukan kontrol,” katanya di Gedung DPR, Kamis (11/9). Ia menambahkan, Pertamina memiliki kapasitas produksi dan gudang distribusi yang mampu menyerap permintaan tambahan dari sektor swasta.
Namun, BP-AKR belum memberikan komitmen final. Direktur Utama Vanda Laura mengatakan, pembelian dari Pertamina memang menjadi opsi utama dalam diskusi dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Tapi, perusahaan masih mengevaluasi risiko dan alternatif lain.
“Itu baru saran. Kami tidak menutup kemungkinan mencari sumber lain. Kami harus pastikan spesifikasi BBM kami — termasuk kadar oktan dan aditif — benar-benar kompatibel dengan produk Pertamina,” ujar Vanda, Rabu (10/9).
Ia menjelaskan, setiap operator memiliki standar operasional yang berbeda. Misalnya, beberapa SPBU swasta menggunakan formula BBM dengan aditif tertentu demi performa mesin kendaraan premium. Meskipun semua produk tetap memenuhi standar nasional (sesuai Keputusan Dirjen Migas No. 05/2025 tentang Spesifikasi BBM), BP-AKR ingin memastikan tidak ada penurunan kualitas layanan.
“Kami akan kirimkan requirements resmi ke tim teknis Pertamina. Mereka yang lebih paham apakah bisa dipenuhi tanpa kompromi. Kami juga butuh jaminan keberlanjutan pasokan, bukan sekadar satu kali pengiriman,” tambahnya.
Tidak ada angka pasti soal defisit stok hingga akhir tahun. Namun, ESDM memperkirakan kebutuhan tambahan BBM nonsubsidi dari sektor swasta mencapai 1,4 juta kiloliter, akibat peralihan konsumen dari BBM bersubsidi.
Dalam situasi ini, Pertamina berperan sebagai “aggregator” distribusi. Dengan sistem satu pintu, Pertamina akan mengkoordinasikan pengadaan—baik dari kilang domestik maupun impor—lalu mendistribusikan ke seluruh mitra, termasuk SPBU swasta. Jika permintaan bisa dipenuhi tanpa impor tambahan, rencana impor BBM dari AS (yang sempat disebut ESDM) bisa ditunda.
Kepala BPH Migas juga menegaskan bahwa regulasi tidak membatasi operator swasta untuk mengimpor sendiri. Namun, prosesnya kompleks dan memerlukan izin lintas kementerian. “Lebih efisien jika lewat Pertamina. Biaya logistik lebih rendah, waktu tunggu lebih cepat,” ujar salah satu pejabat BPH yang tidak mau disebut namanya.
Hingga kini, tidak ada laporan penutupan SPBU karena kehabisan stok. Namun, frustrasi konsumen meningkat. Di Cibubur, Jakarta Timur, pelanggan kerap antri lebih dari satu jam hanya untuk mendapatkan Pertamax 95.
Pertamina menyatakan siap memperkuat logistik. “Kami sedang menambah armada truk tangki dan mempercepat proses administrasi untuk badan usaha swasta,” ujar Simon.
Langkah selanjutnya: ESDM meminta seluruh badan usaha swasta mengirimkan data kebutuhan BBM paling lambat 17 September 2025. Jika data lengkap dan valid, distribusi via Pertamina bisa dimulai minggu depan.
Jika gagal, opsi impor langsung oleh swasta akan dibuka kembali — meski tetap menjadi pilihan terakhir.
