Markbiss, 1 Agustus 2025 – Pemerintah Indonesia semakin gencar mendorong pengembangan industri Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang mencapai Rp80 triliun per tahun.
Dalam perkembangan terbaru, perusahaan asal Tiongkok dikabarkan siap menanamkan investasi hingga US$1,2 miliar (sekitar Rp19,7 triliun) untuk membangun pabrik DME di Kalimantan, sekaligus menghidupkan kembali wacana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) khusus DME.
Baca Juga: Suzuki Tawarkan Pengalaman Test Drive Langsung di GIIAS 2025, Fronx Jadi Bintang Utama
Pengumuman ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, dalam dua kesempatan berbeda di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Dalam acara Energi Mineral Festival 2025, Tri mengungkapkan bahwa perusahaan Tiongkok tersebut telah menyelesaikan pra-studi kelayakan (pra-FS) dan siap bermitra dengan perusahaan swasta dalam negeri tanpa membebani anggaran negara.
“Investasi ini sepenuhnya dari swasta. Negara tidak mengeluarkan dana. Ini sangat menarik karena menggunakan batu bara kualitas rendah, tapi IRR-nya di atas 15%,” jelas Tri. Ia menambahkan bahwa proyek ini bisa menjadi pemicu percepatan hilirisasi batu bara, sekaligus menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah.
Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan pengembangan proyek DME dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tri menyebut bahwa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi kandidat utama lokasi KEK DME, mengingat ketersediaan batu bara dan akses logistik yang strategis.
“Kita akan finalisasi dulu aspek ekonominya, tapi potensinya besar. Dengan status KEK, kita bisa berikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik lebih banyak investor,” ujarnya.
Wacana KEK ini didukung penuh oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menargetkan proyek DME bisa beroperasi dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Menurut Airlangga, KEK akan mempercepat proses perizinan, memberikan relaksasi pajak, serta memperkuat infrastruktur pendukung.
Dukungan kebijakan ini sejalan dengan prioritas nasional. Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, menyebut proyek DME sebagai salah satu dari 18 proyek strategis hilirisasi, bahkan yang terbesar dengan nilai investasi mencapai Rp164 triliun. Proyek ini akan tersebar di enam lokasi: Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin, serta berpotensi menyerap 34.800 tenaga kerja.
Jangan Lewatkan: Telkom Akses Terapkan Sistem Keamanan Berlapis demi Lindungi Data Karyawan dan Jaringan Nasional
DME sendiri merupakan alternatif energi yang ramah lingkungan dan memiliki sifat fisik mirip LPG, sehingga bisa digunakan langsung tanpa modifikasi besar pada kompor atau sistem distribusi. Dengan memproduksi DME secara lokal, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor LPG sekaligus meningkatkan nilai ekspor batu bara melalui produk olahan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi energi nasional yang berkelanjutan. Studi kelayakan awal telah diserahkan kepada Danantara, lembaga pengelola investasi strategis, untuk ditindaklanjuti.
Dengan dukungan investor asing, insentif pemerintah, dan kebijakan KEK, proyek DME berpotensi menjadi tonggak baru dalam pemanfaatan sumber daya batu bara secara berkelanjutan dan berdaya saing global.
