Markbiss, 3 Agustus 2025 — Ketegangan antara industri dalam negeri dan kebijakan impor kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, perdebatan muncul terkait rencana pemerintah melonggarkan impor food tray (nampan makan) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (Apmaki) menolak keras kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai ancaman serius terhadap investasi lokal senilai Rp 300 miliar.
Sekretaris Jenderal Apmaki, Alie Cendrawan, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2025 yang membuka peluang impor food tray secara luas. Menurutnya, regulasi ini mengancam eksistensi produsen lokal yang telah berkomitmen penuh mendukung program nasional tersebut sejak awal.
Baca Juga: Tarif Baru Trump Guncang Ekonomi Global: Bursa Anjlok, Investor Was-was Menanti Data The Fed
“Kami baru mulai tumbuh, tiba-tiba keran impor dibuka lebar. Bisa-bisa industri yang baru berkembang langsung layu,” tegas Alie dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Sejak program MBG diluncurkan, puluhan produsen lokal, termasuk yang sebelumnya bergerak di sektor otomotif, melakukan diversifikasi dan investasi besar-besaran. Mereka memodernisasi pabrik, membeli mesin baru, dan merekrut tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan food tray nasional. Total investasi yang telah digelontorkan mencapai Rp 300 miliar.
Namun, harapan untuk menjadi tulang punggung pasokan MBG kini terancam. Apmaki khawatir kebijakan impor akan membuka ruang bagi penyelundupan dan barang berkualitas rendah masuk ke pasar. “Kami tidak tahu asal-usul food tray impor itu. Bisa jadi tidak sesuai standar keamanan pangan, mudah berkarat, bahkan mencemari makanan,” kata Alie.
Pihaknya meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan dan memberi prioritas pada produk lokal. Jika kapasitas produksi belum mencukupi, Apmaki menyatakan siap menambah investasi dan memperluas pabrik. “Kami siap bergotong royong memenuhi kebutuhan nasional. Tidak perlu impor, selama ada kepastian pasar,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso membela kebijakan impor. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena kebutuhan food tray untuk program MBG sangat besar dan mendesak. Meskipun produksi lokal tetap diprioritaskan, kapasitasnya dinilai belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasional secara merata dan tepat waktu.
“Impor dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan lancar tanpa hambatan logistik. Produk dalam negeri tetap digunakan, tapi kita harus realistis terhadap kapasitas produksi saat ini,” ujar Budi kepada detikcom, Jumat (1/8/2025).
Budi juga menegaskan bahwa impor tidak berarti mengabaikan kualitas. Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap food tray impor, terutama dari segi keamanan pangan dan standar kesehatan, untuk melindungi konsumen, terutama anak-anak sekolah.
Jangan Lewatkan: Perekonomian RI Tertekan, Sektor Manufaktur Masih Belum Bangkit
Pengamat ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira, menilai pemerintah perlu mencari keseimbangan. “Impor bisa jadi solusi jangka pendek, tapi jangan sampai menggerus upaya hilirisasi dan penguatan industri lokal. Idealnya, ada skema insentif atau buffer stock yang melindungi produsen domestik,” ujarnya.
Program MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kualitas makanan, tetapi juga oleh keamanan wadah penyajian. Kini, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: memilih antara kelancaran distribusi atau perlindungan terhadap industri dalam negeri.
