Markbiss, 5 Agustus 2025 — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% (year-on-year) pada triwulan II-2025, meningkat dari 4,87% di triwulan sebelumnya. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di G20, mengungguli Amerika Serikat, Korea Selatan, dan tetangga regional seperti Malaysia dan Singapura.
Namun, capaian positif ini justru memicu perdebatan luas di kalangan ekonom dan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan kredibilitas data, mengingat tidak adanya momentum ekonomi besar seperti Ramadan-Lebaran di periode April–Juni, yang biasanya menjadi pendorong utama konsumsi rumah tangga.
Baca Juga: Produsen Lokal vs Kebijakan Impor: Perdebatan Food Tray MBG dan Investasi Rp 300 Miliar
Catatan “Kejanggalan” Data BPS
Nailul Huda, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyebut rilis BPS “penuh kejanggalan”. Ia menyoroti tiga ketidaksinkronan utama: pertama, pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dari triwulan I—yang didukung momen Lebaran—dianggap tidak lazim secara historis. “Kalau momen belanja besar saja hanya mendorong pertumbuhan 4,87%, bagaimana triwulan tanpa momentum serupa bisa melonjak ke 5,12%?” tanya Nailul.
Kedua, sektor industri pengolahan diklaim tumbuh 5,68%, namun data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur selama periode tersebut berada di bawah 50 poin, menandakan kontraksi. Belum lagi, gelombang PHK meningkat 32% secara year-on-year sepanjang semester pertama 2025, sebuah sinyal melemahnya sektor produksi.
Ketiga, konsumsi rumah tangga—pilar utama ekonomi dengan kontribusi lebih dari 50% terhadap PDB—hanya tumbuh 4,96%, hampir stagnan dibanding triwulan I (4,95%). Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 121,1 (Maret) menjadi 117,8 (Juni), mengindikasikan penurunan kepercayaan masyarakat.
“Ketidakselarasan antara angka pertumbuhan dan indikator riil di lapangan membuat publik berhak meragukan,” tegas Nailul. Ia mendesak BPS untuk membuka metodologi penghitungan secara transparan, terutama terkait perhitungan nilai tambah sektoral dan basis data yang digunakan.
Penjelasan Pemerintah atas Kredibilitas Data
Di tengah kritik, pemerintah membela kredibilitas data. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa angka pertumbuhan merupakan hasil agregat dari seluruh komponen ekonomi—konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor—yang telah dihitung secara komprehensif oleh BPS.
“Ini bukan data parsial, tapi gambaran menyeluruh. Tidak mungkin BPS merilis angka tanpa dasar metodologi yang kuat,” ujarnya di Istana Kepresidenan.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa pertumbuhan didukung oleh kinerja investasi yang kuat, dengan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh 6,99%, serta belanja modal pemerintah yang melonjak 30,37%. “Tidak ada permainan data,” tegas Airlangga.
Jangan Lewatkan: Perekonomian RI Tertekan, Sektor Manufaktur Masih Belum Bangkit
Pentingnya Konsistensi Data
Namun, para pengamat menilai bahwa konsistensi data publik adalah kunci kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi. Jika data diragukan, maka kebijakan fiskal dan moneter bisa kehilangan legitimasi. Hingga kini, BPS belum memberikan penjelasan tambahan terkait metodologi penghitungan, meski dalam rilis sebelumnya menyatakan menggunakan standar internasional dari IMF dan Bank Dunia.
Perdebatan atas angka 5,12% bukan sekadar soal statistik, tapi juga tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ekonomi nasional.
